Kemendikbud Lakukan Pendataan Guru Honorer Di 2019

Kemendikbud Lakukan Pendataan Guru Honorer Di 2019

GTK- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa meminta guru honorer masih sangat dibutuhkan sebagai guru pengganti. Sebab, jumlah guru di Indonesia masih belum merata.

Mendikbud mengatakan meminta guru honorer untuk menggantikan guru yang sudah mamasuki, menerima sekolah baru, menyetujui ruang kelas baru, atau menerima guru yang diterima dunia atau yang mengundurkan diri.

"Namun karena ada moratorium maka berakibat pada penumpukan. Oleh karena itu, kami ingin menyelesaikan masalah guru agar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler," ujar Mendikbud kepada media seusai pertemuan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng , Jakarta, Selasa (23/1).

Mendikbud mengatakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka pihaknya akan merekrut guru-guru honorer. Kemudian mereka akan dibor agar kemampuannya semakin meningkat.

“Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), kalau bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pasti nanti sulit ", ujar Muhadjir Effendy.

Lebih lanjut Mendikbud mengatakan berdasarkan sensus yang telah dilakukan oleh Kemendikbud yang terdiri dari 736 ribu guru honorer, dan ternyata 30 ribu guru honorer tidak perlu ada di sekolah. Maka pihaknya akan melakukan penyimpanan data dengan yang sudah tidak lagi menjadi guru honorer.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang didukung Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Saya setuju dan mendukung agar ada beberapa pengaruh pengaruh dari pusat untuk bisa meningkatkan atau mendukung daerah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kepatuhan (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kita inginkan” ujar Sri Mulyani.

Tambah Sri Mulyani, diskusi guru sebenarnya terkait juga dengan alasan lokasi rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi pengaturan tidak sesuai. "Yang perlu kita benahi adalah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja agar tata kelola guru kedepannya efisien dan tidak memerlukan biaya tinggi juga korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru, jangan sampai salah," harap.

Sekedar Informasi dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membahas berbagai diskusi dengan Kementerian Keuangan. Topik yang dibahas dalam pertemuan itu, antara lain, mengenai guru honorer, revitalisasi SMK, dana perwalian, serta penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran .

Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu), berlangsung pada Selasa (23/1/2019), di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.

Sumber : https://gtk.kemdikbud.go.id/

Share this post